MEKANISME PROSEDUR DAN TATACARA PENGAJUAN ATAU USULAN PEMBERIAN PENYETARAAN STATUS GURU BUKAN PNS (NON PNS)

Sejak tahun 2013 Pemerintah menghapus proses inpassing, atau penyetaraan status dan golongan guru bukan PNS (non guru PNS / guru swasta) dan diganti dengan program penyetaraan guru bukan PNS (non guru PNS / guru swasta) sesuai dengan amanat Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Program penyetaraan status guru bukan PNS (non guru PNS / guru swasta) ini sangat penting. Sebab melalui program ini, guru swasta bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi sama dengan gaji pokok guru PNS. Guru swasta yang belum lulus penyetaraan ini atau belum mendapat kesataraan status (dulu namanya inpassing) tunjangan sertifikasinya dipukul rata Rp 1,5 juta per bulan.
Setelah menunggu selama setahun, akhirnya pemerintah memberi kepastian program penyetaraan status guru bukan PNS (non guru PNS / guru swasta) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (permendikbud) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
Adapun Persyaratan, Mekanisme, prosedur dan tata cara pengajuan atau usulan pemberian kesetaraan bagi bukan PNS (non guru PNS / guru swasta) sesuai dengan Permendibud No 28 tahun 2014 Persyaratan pemberian kesetaraan bagi bukan PNS (non guru PNS / guru swasta)  sesuai dengan Permendibud No 28 tahun 2014 adalah sebagai berikut.

a.   bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat;

b.   memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) ata u diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) ata u doktor (S-3) dari program stud i yang terakreditasi paling rendah B;

c.   bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling/Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki;

d.   bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki;

e.   usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan ;

f.    memiliki nomor unik (NUPTK) yang dikeluarkan oleh Kementerian;

g.   melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/ guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus; dan

h    memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Prosedur pengusulan pemberian kesetaraan bagi bukan PNS (non guru PNS / guru swasta)  sebagai berikut:

a.   Kepala sekolah mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan pada kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

b.   Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri /pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengusulkan kepada Menteri melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian;

c.   Kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru madrasah, selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut; atau

d.   kepala sekolah pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan mengusulkan kepada kepala biro yang menangani kepegawaian pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.

Adapun mekanisme pemberian kesetaraan bagi bukan PNS (non guru PNS / guru swasta) adalah sebagai berikut:

1.   Guru menyiapkan berkas usul pemberian kesetaraan kepada kepala sekolah satuan pendidikan masing-masing.

Berkas usul dimaksud terdiri atas:

a. Fotokopi Surat Keputusan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh kepala sekolah/madrasah dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.

b.   Surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah/madrasah.

c.   NUPTK.

d.   NRG bagi yang sudah memiliki.

e.   Salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

f.    Asli Surat Pernyataan dari kepala sekolah/ madrasah bahwa guru yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu.

g.   Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang diketahui oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik atau pejabat yang menangani pendidik pada dinas pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama.

h. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah/madrasah tentang Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.

2.   Kepala sekolah TK/TKLB/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/MA/MAK atau yang sederajat memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas usul.

3. Kepala sekolah/madrasah mengusulkan daftar guru beserta berkas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, atau Direktorat Jenderal pada Kementerian Agama sesuai kewenangannya melalui Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait, dengan menggunakan contoh Format 1 dengan tembusan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK.

4.   Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat pada Kementerian Agama/Unit Kerja yang menangani pendidik yang sesuai pada kementerian lain/LPNK melakukan validasi berkas'usul.

5.   Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat pada Kementerian Agama yang sesuai/Unit Kerja yang menangani pendidik yang sesuai pada kementerian lain/LPNK, untuk dan atas nama Menteri/Menteri Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan dengan menggunakan Format 2, atau Format 3, atau Format 4.

6. Pejabat lain yang ditunjuk pada Biro Kepegawaian Kementerian/Biro Kepegawaian Kementerian Agama/Biro Kepegawaian Kementerian lain/LPNK, untuk dan atas nama Menteri/Menteri Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK, menetapkan Keputusan Pemberian Kesetaraan dengan menggunakan contoh Format 5.

*) Format 1, 2, 3, 4, dan 5 dapat di download pada salinan Permendikbud No 28 tahun 2014 download
foto : google search

Sumber : http://ainamulyana.blogspot.com/2014/08/mekanisme-prosedur-dan-

tatacara.html#sthash.tdS9vXol.dpuf